Ilmuwan dan Popularitas

Oleh Asrudin

Pada edisi Tempo (13/01/10), Jeffrie Geovanie menulis opini “Buku Aditjondro, Emas atau Sampah?” sebagai respon dalam menilai buku kontroversial George Junus Aditjondro yang berjudul Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century. Dalam tulisan tersebut, Geovanie melakukan studi banding buku Aditjondro dengan artikel panjang yang ditulis oleh dua ilmuwan Hubungan Internasional terkemuka, John J. Mearsheimer dan Stephen M. Walt, “The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy”, yang diterbitkan majalah bergengsi di Inggris, London Review of Books pada 23 Maret 2006.

Menurut Geovanni, ada spirit yang sama antara karya Mearsheimer dan Walt dengan buku Aditjondro, yakni keinginan mengungkap misteri dibalik kecurigaan masyarakat terhadap suatu kasus yang mengemuka. Jika Mearsheimer dan Walt dalam artikelnya berupaya mengungkap kecurigaan masyarakat Amerika Serikat (AS) terhadap peran lobi Israel dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri AS, Aditjondro berfokus pada pengungkapan kecurigaan sekumpulan orang pasca-Pemilihan Umum 2009, tentang adanya politik uang dalam pemenangan Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden.

Dalam konteks ini, artikel Mearsheimer dan Walt, juga buku Aditjondro berhasil memancing respon meluas dari berbagai kalangan. Di AS, banyak politisi dan ilmuwan politik yang menganggap Mearsheimer dan Walt sebagai antisemit. Politisi AS, Eliot L. Engel pernah menggambarkan Mearsheimer dan Walt sebagai “intelektual terkemuka yang tak jujur”. Ia menyatakan bahwa mereka mempunyai hak atas kebodohan mereka, dan memiliki hak untuk menerbitkannya, tapi adalah “hak bagi sebagian dari kita untuk menggambarkan betapa antisemit-nya mereka.” Akademisi MIT, Noam Chomsky menyindir karya Mearsheimer dan Walt sebagai omong kosong belaka. Dan menurutnya, segala ungkapan yang memiliki kecenderungan memojokkan kelompok lobi dan Israel, dilakukan oleh orang-orang yang anti Yahudi.

Dalam kasus buku Aditjondro, politisi Demokrat (kubu SBY) dan beberapa akademisi mempertanyakan akurasi data yang digunakan dalam menyusun buku ini. Pada umumnya, mereka menuduh Aditjondro melakukan kebohongan publik karena data-data yang disajikan tidak jelas sumbernya sehingga tidak dapat mendukung validitas isi buku. Meski Geovanie menyebut beberapa perbedaan mengenai kedua karya tersebut, yang jelas, tak lama setelah artikel dan buku mereka terbit, Mearsheimer dan Walt, juga Aditjondro sama-sama berhasil memancing kontroversi yang menghebohkan. Tulisan ringkas ini akan menganalisis tentang bagaimana suatu karya yang kontroversial dari seorang ilmuwan justru dapat mambawa dirinya pada puncak popularitas.

Akankah Cina Menguasai Dunia

Dani Rodrik, Guru Besar Ekonomi Politik Pada John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Peraih Pertama Hadiah Albert Hirschman Social Science Research Council. Tulisan ini dimuat dalam kolom pendapat koran Tempo, 18 Januari 2010.

Tiga puluh tahun yang lalu, Cina punya jejak kaki yang kecil sekali dalam ekonomi global dan pengaruh yang sama kecilnya di luar batas negeri itu, kecuali di beberapa negara yang mempunyai hubungan politik dan militer yang dekat dengannya. Sekarang, Cina merupakan kekuatan ekonomi yang luar biasa pusat industri manufaktur di dunia, penyedia dana paling terkemuka, investor utama di seantero dunia dari Afrika sampai Amerika Latin, serta sumber riset dan pengembangan utama yang semakin luas. Pemerintah Cina berada di puncak cadangan devisa yang mencengangkan-lebih dari US$ 2 triliun. Tidak ada satu bisnis di mana pun di dunia yang tidak merasakan dampak pengaruh Cina, baik sebagai pemasok barang-barang yang murah maupun, yang lebih mengancam lagi, sebagai pesaing yang mahatangguh.

Cina masih negeri yang miskin. Walaupun pendapatan rata-rata sudah meningkat cepat pada dekade-dekade terakhir ini, ia masih berada pada tingkat antara seper-tujuh dan seperdelapan pendapatan di Amerika-lebih rendah daripada di Turki atau Kolombia dan tidak lebih tinggi daripada El Salvador atau Mesir. Walaupun daerah-daerah di pesisir Cina serta kota-kota besarnya memperagakan kekayaan yang luar biasa, sebagian besar kawasan di Cina bagian barat masih terpuruk dalam kemiskinan. Besaran ekonomi Cina diproyeksikan bakal melampaui besaran ekonomi Amerika Serikat dalam dua dekade yang akan datang. Sementara itu, pengaruh ekonomi Amerika Serikat, satu-satunya hyper-power ekonomi di dunia sampai akhir ini, terus merosot. Ia terperosok akibat blunder kebijakan luar negerinya serta krisis keuangan yang menimpanya. Kredibilitasnya setelah invasi militernya di Irak yang membawa malapetaka itu belum pernah jatuh seperti sekarang, meskipun adanya simpati global pada kepemimpinan Presiden Barack Obama, sedangkan model ekonominya kehilangan pamor. Dolar yang pernah merajai dunia sekarang tumbang di bawah tekanan Cina dan negara-negara kaya minyak.

Semua ini menimbulkan pertanyaan akankah Cina pada akhirnya bakal menggantikan Amerika Serikat sebagai hegemon dunia, peletak dan penentu arah ekonomi global. Dalam sebuah buku yang sangat menarik dengan judul yang sangat menggoda, When China Rules the World, ilmuwan dan jurnalis Inggris, Martin Jacques, mengatakan dengan tegas jika Anda mengira Cina bakal terintegrasi dengan lancar ke dalam sistem dunia yang liberal, kapitalis, dan demokratis, Anda bakal menemukan kejutan luar biasa. Cina tak hanya merupakan superpower ekonomi berikutnya, tapi tatanan dunia yang dibangunnya bakal sangat berbeda dengan apa yang kita saksikan selama ini di bawah kepemimpinan Amerika.

Kembalinya Realisme Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat

Oleh Richard N. Haass (Mantan Direktur Perencanaan Kebijakan Pada Departemen Luar Negeri AS). Tulisan ini pernah dimuat dalam kolom pendapat Koran Tempo, 16 Mei 2009.

Banyak perdebatan terjadi berulang kali mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat, misalnya isolasianisme versus internasionalisme, dan unilateralisme versus multilateralisme. Tapi tidak ada perdebatan yang lebih lama bertahan daripada perdebatan antara mereka yang meyakini bahwa tujuan utama kebijakan luar negeri Amerika seharusnya adalah mempengaruhi perilaku eksternal negara-negara di dunia dan mereka yang mengatakan tujuan utama itu seharusnya adalah membentuk perilaku internal negara-negara tersebut.

Perdebatan antara “kaum realis” dan “kaum idealis” ini berlangsung sengit dan bertahan lama. Selama Perang Dingin, ada yang berargumentasi bahwa Amerika Serikat harus “menggulung” Uni Soviet, merobohkan sistem komunis, dan menggantinya dengan kapitalisme demokratis. Tapi ada pula lainnya yang menganggap langkah semacam ini terlalu berbahaya dalam suatu era di bawah ancaman senjata nuklir, dan AS akhirnya memilih kebijakan mengekang atau membatasi jangkauan pengaruh dan kekuasaan Uni Soviet. Ternyata, setelah 40 tahun kebijakan ini, Uni Soviet akhirnya bubar, walaupun ini merupakan produk sampingan dari kebijakan luar negeri AS, bukan tujuan utamanya.

George W. Bush adalah seorang pendukung “realis” paling akhir yang menempatkan upaya memajukan demokrasi sebagai prioritas utama kebijakan luar negeri AS. Bush memeluk apa yang dinamakan teori democratic peace, perdamaian yang demokratis yang menegaskan bahwa negara-negara demokrasi tidak hanya memperlakukan rakyatnya dengan baik, tapi juga berbuat baik terhadap negara-negara tetangganya dan negara-negara lainnya. Jelas bahwa ayahnyalah, George H.W. Bush, yang mewakili pendekatan alternatif kebijakan luar negeri Amerika yang “realis” ini.

Mengatasi Kegagalan Kopenhagen

Oleh Joseph E. Stiglitz (Guru Besar Pada Columbia University. Pemenang Hadiah Nobel Ekonomi 2001). Tulisan ini pernah dimuat dalam kolom pendapat Koran Tempo, Senin, 11 Januari 2010, hlm. A10

Pidato yang muluk-muluk cuma enak di telinga. Sebulan setelah berakhirnya konferensi mengenai perubahan iklim di Kopenhagen, jelas bahwa para pemimpin di dunia tidak mampu menerjemahkan retorika yang mereka ucapkan mengenai pemanasan global ke dalam tindakan nyata.

Sudah tentu enak mendengar bahwa para pemimpin dunia bisa sepakat mengenai risiko terjadinya bencana dengan meningkatnya suhu global lebih dari 2 derajat Celsius. Setidaknya, mereka menaruh perhatian terhadap bukti-bukti ilmiah yang semakin meningkat mengenai risiko terjadinya bencana ini. Dan ditugaskan kembali prinsip-prinsip tertentu yang tercantum dalam Konvensi Kerangka Rio 1992, termasuk “tanggung jawab bersama serta kemampuan masing-masing”. Begitu juga kesepakatan negara-negara maju untuk “menyediakan sumber daya keuangan, teknologi, dan capacity building yang memadai, yang dapat diprediksi, dan yang berkesinambungan”, untuk negara-negara berkembang.

Kegagalan Kopenhagen bukan terletak pada tidak adanya kesepakatan yang-mengikat secara hukum. Kegagalan sebenarnya terletak pada tidak adanya kesepakatan bagaimana mencapai tujuan mulia menyelamatkan planet ini, tidak adanya kesepakatan mengenai pengurangan emisi karbon, tidak adanya kesepakatan soal bagaimana memikul beban bersama, dan tidak adanya kesepakatan bagaimana membantu negara-negara berkembang. Bahkan komitmen yang disepakati untuk menyediakan dana hampir US$ 30 miliar untuk jangka waktu 2010-2012 guna adaptasi dan mitigasi, penyesuaian dan peredaan pemanasan global, tidak sepadan dengan ratusan miliar dolar yang telah dikucurkan untuk menyelamatkan perbankan pada 2008-2009. Jika kita mampu mengucurkan uang begitu banyak untuk bailout bank, kita pasti bisa berbuat lebih banyak untuk menyelamatkan planet ini.