Harmoni dalam Demokrasi Myanmar

Oleh Asrudin (Tulisan ini dimuat Opini SINDOnews , Kamis 15 Desember 2011)

Terdapat pandangan yang mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem politik terbaik yang dapat menciptakan harmoni, baik di dalam ataupun di luar negeri. Dalam kasus Myanmar, pandangan ini terasa sangat relevan.

Sejarah politik Myanmar memang pernah mencatat bahwa kemenangan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (LND) pimpinan Aung San Suu Kyi pada pemilihan umum 1990 tidak diakui, dan junta militer lalu mengambil alih kekuasaan di Myanmar. Bahkan, pimpinan LND Aung San Suu Kyi, di tahan. Dampaknya adalah, Myanmar tidak hanya terjerumus dalam sistem pemerintahan yang otoriter, tapi juga mendapatkan sanksi politik dan ekonomi dari komunitas internasional, khususnya dari Amerika Serikat.

Tapi selang 20 tahun kemudian, barulah Myanmar mencatat sejarah baru dengan menggelar pemilihan umum yang demokratis pada tahun 2010. Terpilihnya rezim baru yang demokratis, Thein Sein, pada pemilu tersebut telah menghantarkan Myanmar pada perubahan-perubahan yang berarti, seperti dibebaskannya tokoh penting LND Aung San Suu Kyi dan terpilihnya Myanmar sebagai ketua ASEAN pada 2014. Dalam konteks itu, Myanmar rupanya telah berhasil menciptakan apa yang penulis sebut sebagai harmoni demokrasi, baik di dalam ataupun di luar negeri.

Harmoni di Dalam Negeri

Alasan mengapa demokrasi dapat menciptakan harmoni di dalam negeri adalah karena rakyat ditempatkan sebagai poros politik. Tidak hanya dalam hal memilih pemimpin, tapi juga dalam hal kontrol terhadap pemimpin yang berkuasa. Untuk itu, dalam demokrasi, siapapun pemimpin yang berkuasa nantinya akan menjadi berhati-hati dalam membuat keputusan menyangkut kebijakan: apakah merugikan rakyat atau tidak.

Menghitung Peluang Hatta Rajasa

Oleh Asrudin (Tulisan ini dimuat Kolom Detik , Kamis 8 Desember 2011)

Terdapat dua momen politik penting bagi Hatta Rajasa yang mungkin dapat mengantarkan dirinya menuju RI-1. Pertama, pernikahan Aliya Rajasa (putri dari Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa) dengan Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas (putra dari Presiden SBY). Kedua, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN pada 9-11 Desember 2011 yang akan berlangsung di Kemayoran.

Momen politik pertama terkait dengan kemungkinan terjadinya perkawinan politik antara Hatta dan SBY. Momen ini penting bagi Hatta untuk mendapatkan dukungan politik dari SBY dan mesin politiknya, Partai Demokrat. Apalagi saat ini tidak ada satu kader dari Partai Demokrat yang memiliki nilai jual politik untuk dapat dipilih oleh publik.

Kader-kader muda dari Partai Demokrat seperti Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng, tidak dapat diharapkan untuk maju sebagai capres pada 2014 karena sejumlah kasus korupsi yang diduga oleh publik telah melibatkan keduanya. Dalam konteks ini, Hatta sepertinya akan menjadi pilihan politik paling strategis bagi SBY untuk didukung pencalonannya sebagai capres 2014. Ditambah lagi SBY telah memberikan sinyal, dengan mengatakan bisa saja Partai Demokrat memilih calon dari luar partainya sebagai capres Demokrat.

Momen politik kedua terkait dengan akan diumumkannya pencalonan Hatta sebagai capres PAN pada Rakernas di kemayoran. Kepastian itu dikatakan oleh anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN, Yahdil Abdi Harahap. Menurut Yahdil, keputusan itu sifatnya pasti, karena secara fatsun politik, ketua umum sebuah partai politik biasanya dijadikan sebagai calon presiden.

Untuk mengukur peluang Hatta, setidaknya terdapat dua pertanyaan yang dapat diajukan. Pertama, sejauh mana elektabilitas Hatta di mata publik. Untuk mengetahui hal ini akan diulas hasil rekam survei capres 2014 yang telah dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada September lalu. Kedua, sejauh mana modal kekuatan politik yang dimiliki Hatta untuk dapat maju menjadi capres 2014. Dengan mengukur dua hal itu, kita dapat menghitung peluang Hatta Rajasa, minimal untuk saat ini, sebagai bakal calon presiden 2014.

Ancaman Nuklir di Timur Tengah

Oleh Asrudin (Tulisan ini dimuat opini Koran Jakarta , Kamis 1 Desember 2011, hlm. 4).

Konferensi yang membahas zona bebas senjata nuklir di Timur Tengah baru saja selesai diselenggarakan di Wina, Austria, pada pekan lalu (21-22 November 2011). Konferensi yang diselenggarakan oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) itu dihadiri oleh negara-negara Arab dan Israel. Pembicaraan difokuskan pada bagaimana Timur Tengah dapat belajar dari pengalaman negara-negara yang telah menerapkan zona bebas senjata nuklir (NWFZ) seperti Afrika dan Amerika Latin.

Meskipun dalam forum itu suasana dilaporkan relatif tenang selama perdebatan berlangsung, akan tetapi terdapat dua hal penting yang telah membuat forum itu menjadi gagal. Pertama, Israel dengan tegas mengatakan keengganannya untuk menerapkan zona bebas senjata nuklir. Padahal Israel merupakan satu-satunya negara yang memiliki senjata nuklir di kawasan Timur Tengah. Negara ini bahkan diduga memiliki sekitar 200 hulu ledak nuklir. Sepertinya Israel tidak pernah tertarik untuk meratifikasi atau mengakui kepemilikan atas senjata nuklirnya.

Kedua, Iran pun yang diduga memiliki senjata nuklir justru melakukan boikot dengan menolak hadir dalam konferensi tersebut. Padahal IAEA beberapa waktu yang lalu telah mengeluarkan laporan tentang nuklir Iran, dan hasilnya menunjukkan bahwa Iran telah melakukan aktivitas yang mengarah pada pengembangan senjata nuklir. Akan tetapi, Iran selalu membantah dengan mengatakan aktivitas nuklirnya ditujukan untuk kepentingan damai seperti membangun pembangkit listrik tenaga nuklir.

Pastinya, dengan tidak adanya itikad baik dari Israel dan Iran untuk secara bersama-sama mengurangi atau meniadakan senjata nuklir di kawasan Timur Tengah pada konferensi tersebut, hal ini berdampak pada suatu situasi yang justru menimbulkan dilema keamanan di sekitar kawasan Timur Tengah.

Penyebab

Dalam dunia yang tidak aman, dimana satu negara merasa terancam oleh nuklir negara lain, maka kepemilikan senjata nuklir adalah suatu keniscayaan sebagai cara untuk melindungi diri. Kawasan Timur Tengah saat ini berada pada situasi yang mirip seperti itu karena terdapatnya ancaman senjata nuklir yang ditimbulkan oleh Israel dan Iran. Bahkan Duta besar Suriah, Bassam al-Sabbagh, mengatakan dalam konferensi bahwa kemampuan senjata nuklir Israel telah menimbulkan ancaman serius dan berkesinambungan. Hal yang sama juga berlaku pada Iran.

Mencermati Politik Luar Negeri Obama di Asia Pasifik

Oleh Asrudin ((Tulisan ini dimuat opini Koran Tempo , Rabu 23 November 2011, hlm. A11)

Ada yang menarik untuk dianalisis dari hasil kunjungan Presiden Barack Obama ke Australia, yakni tentang komitmen politik luar negeri AS di kawasan Asia pasifik. Di hadapan anggota parlemen Australia, pada Kamis 17 November 2011, Obama mengatakan, “Amerika adalah kekuatan Asia Pasifik, dan kami di sini untuk tinggal”. Komitmen ini dikatakan Obama sehari setelah Amerika-Australia sepakat untuk menempatkan pasukan 2.500 marinir AS mulai tahun depan (2012) di pangkalan militer Darwin.

Penempatan pasukan di Darwin adalah yang ketiga di kawasan pasifik setelah pangkalan militer AS di Guam dan Okinawa, Jepang. Mengingat ketiga kawasan ini secara geografis melingkari wilayah Cina, adalah wajar bila banyak analis pada umumnya, dan Cina pada khususnya menganggap ini sebagai taktik politik luar negeri AS untuk mengisolasi Cina di kawasan Asia Pasifik.

Tapi Obama menyangkal tuduhan-tuduhan tersebut dengan mengatakan, “kami tidak takut dan tidak mengisolasi Cina. Sangkalan Obama ini seakan ingin menegaskan politik luar negeri AS yang lebih mengedepankan pendekatan idealisme politik daripada realisme politik di kawasan Asia Pasifik. Artinya AS tidak bermaksud untuk melakukan politik isolasi terhadap Cina (realisme politik). Karena selain marinir, kata Obama, Angkatan Udara AS juga secara rutin akan melakukan penerbangan di Australia untuk merespon bencana alam dan masalah kemanusiaan secara efektif (idealisme politik).

Politik Luar Negeri Obama

Ciri utama politik luar negeri AS sejak tahun 1940-an hingga kini dibentuk oleh dua tradisi besar dalam ilmu hubungan internasional, yaitu realisme politik dan idealisme politik.

Tradisi realisme politik berkembang di era Perang Dingin, dimana tujuan utamanya dimaksudkan untuk melakukan politik pembendungan terhadap Uni Soviet yang dinilai membahayakan supremasi kekuasaan AS didunia. Sementara itu, tradisi idealisme politik berkembang di era pasca-Perang Dingin, dimana tujuan utama politik luar negeri AS diarahkan untuk melakukan ekspansi kebebasan/demokrasi ke seluruh penjuru dunia.

Richard N. Haas (2009), Presiden Council on Foreign Relations, pernah mengatakan bahwa politik luar negeri Obama itu lekat dengan tradisi realisme politik dibandingkan idealisme politik. Penilaian Haas itu didapatkan setelah melakukan studi banding antara politik luar negeri Obama dengan politik luar negeri George Bush yang beraliran realisme politik (sang ayah) dan politik luar negeri George W. Bush yang beraliran idealisme politik (sang anak).

Politik Luar Negeri “a Million Friends, Zero Enemies”, Apa Mungkin?

Oleh Asrudin (Tulisan ini dimuat opini Koran Sinar Harapan , Jumat 18 November 2011)

“Foreign Policy is what you want, Diplomacy is what you get!” –H. Agus Salim (Mantan Menteri Luar Negeri RI).

Apa yang dimaksud dengan penggalan kalimat singkat Agus Salim di atas adalah tentang bagaimana caranya merumuskan politik luar negeri yang sesuai dengan kepentingan nasional, sehingga diplomasi dapat mencapai sasaran yang diinginkan.

Dalam konteks itu, Indonesia sesungguhnya telah memiliki pijakan dalam filsafat politik luar negeri yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya sejak awal kemerdekaan, yang selanjutnya dimanifestasikan ke dalam kebijakan Non-Blok, yakni politik luar negeri bebas dan aktif.

Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 2 September 1948, dalam merespons desakan golongan kiri di Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat agar pemerintah RI memihak pada Uni Soviet (US) dalam “perselisihan negara komunis” itu dengan Amerika Serikat (AS), mengatakan dengan tegas bahwa Indonesia seharusnya memilih alternatif lain daripada hanya sekadar pro AS atau pro US.

Apa yang dinyatakannya saat itu, seperti diketahui, kemudian dianggap secara resmi sebagai dasar dari politik luar negeri yang bebas dan aktif.

Secara praktik, ternyata strategi politik luar negeri bebas aktif ini cukup efektif. Dengan bersikap tidak memihak pada salah satu blok (AS dan US), Indonesia berhasil memperjuangkan kepentingan nasionalnya, seperti mendapatkan pengakuan kemerdekaan, pengembalian Irian Barat, dan tumbuhnya TNI sebagai kekuatan militer terkuat di belahan bumi selatan (Guspiabri Sumowigeno, 2010).

Yang menarik adalah munculnya ide “a Million Friends, Zero Enemies” yang menjadi visi politik luar negeri Susilo Bambang Yudhoyono, diterjemahkan diplomat Indonesia Santo Darmosumarto, dalam opininya di sebuah koran nasional (2 Oktober 2011) yang berjudul “A Million Friends, Zero Enemies the Facebook Way”, sebagai pembaruan penafsiran dari prinsip “diplomasi bebas aktif”.

Menurutnya, “Million Friends, Zero Enemies” is a reflection of the internationalism and non-ideological globalism of the post-Cold War era, and the openness and pragmatism of Indonesia’s reform.

Dalam opininya, Santo menceritakan pelajaran yang mungkin dapat dipetik dari perilaku kita mengenai “pertemanan” di situs jejaring sosial Facebook.

Dengan menggunakan konsep “the Facebook Way”, Santo berkeyakinan Indonesia dapat meningkatkan pertemanan sebanyak mungkin dengan negara lain tanpa adanya musuh (“a Million Friends, Zero Enemies”), dan ini menurutnya sesuai dengan kepentingan nasional.