Identity and its Discontents: Women and the Nation

By Deniz Kandiyoti

This paper was first published in Millennium: Journal of International Studies, (London: London School of Economics) 1991, Vol.20, No.3,  pp. 429-43 and is reprinted with permission from the author and publishers.

Introduction

The aim of this paper is to explore some contradictory implications of nationalist projects in post-colonial societies. It examines the extent to which elements of national identity and cultural difference are articulated as forms of control over women and which infringe upon their rights as enfranchised citizens.

Despite the extensive literature on nationalism, there are relatively few systematic attempts to analyse women’s integration into nationalist projects. The little there is conveys seemingly contradictory messages. Like Jayawardena, those who link the rise of feminist movements to anti-colonial and nationalist struggles note its coincidence with a move towards secularism and a broader concern with social reform.[1] Nationalist aspirations for popular sovereignty stimulate an extension of citizenship rights, clearly benefiting women. Since the emergence of women as citizens is also predicated upon the transformation of institutions and customs that keep them bound to the particularistic traditions of their ethnic and religious communities, the modern state is assumed to intervene as a homogenising agent which acts as a possible resource for more progressive gender politics.

In contrast, others expose state interventions as a sham by drawing attention to the purely instrumental agenda of nationalist policies that mobilise women when they are needed in the labour force or even at the front, only to return them to domesticity or to subordinate roles in the public sphere when the national emergency is over. The apparent convergence between the interests of men and the definition of national priorities leads some feminists to suggest that the state itself is a direct expression of men’s interests.[2]

Further, Yuval-Davis and Anthias convincingly argue that the control of women and their sexuality is central to national and ethnic processes.[3] Women bear the burden of being ‘mothers of the nation’ (a duty that gets ideologically defined to suit official priorities), as well as being those who reproduce the boundaries of ethnic/national groups, who transmit the culture and who are the privileged signifiers of national difference. The demands of the ‘nation’ may thus appear just as constraining as the tyranny of more primordial loyalties to lineage, tribe or kin, the difference being that such demands are enforced by the state and its legal administrative apparatus rather than by individual patriarchs.

These superficially divergent points of view share an important commonality: a recognition that the integration of women into modern ‘nationhood’, epitomised by citizenship in a sovereign nation-state, somehow follows a different trajectory from that of men. Where do the sources of this difference reside?

Pentingnya Memahami Teori dalam Studi Hubungan Internasional

Asrudin

Disampaikan dalam acara bedah buku Asrudin dan Mirza Jaka Suryana(ed.), Refleksi Teori Hubungan Internasional: dari Tradisional Ke Kontemporer, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009) di LAPHI Universitas Jayabaya pada tanggal 12 Mei 2009 dan IISIP Jakarta pada tanggal 14 Mei 2009 di Ruang Audio Visual IISIP Jakarta.

Pendahuluan

Tulisan ini adalah sebuah pengantar untuk memahami buku “Refleksi Teori Hubungan Internasional: Dari Tradisional ke Kontemporer”.[1]  Ketika tahap pengantar ini dapat kita pahami, semoga para pembaca akan memahami apa itu teori hubungan internasional sehingga kesulitan-kesulitan ketika membaca buku tersebut dapat teratasi. Itu adalah efek kausalitas yang saya harapkan.

Dalam Prolog, Hariyadi Wirawan dengan sangat baik menangkap makna tersurat dari buku. Dia mengutip Stephen M. Walt sebagai langkah awal pembahasannya. Menurutnya, “tidak satupun teori yang mampu menangkap kompleksitas politik internasional saat ini”. Fenomena Perang Dingin, misalnya, hal ini tidak dapat kita jelaskan dengan teori liberalisme yang menekankan pada aspek kerjasama antar negara ketimbang konflik. Isu interdependensi yang menjadi kata kunci para teoretisi liberalisme ataupun teoretisi perdamaian demokratik dalam memahami HI di era pasca Perang Dingin tentu tidak dapat kita jelaskan melalui teori realisme. Ini hanya sebagian dari problematika teoretik studi hubungan internasional (SHI).

Untuk itu pemahaman yang mendalam akan sebuah teori adalah suatu keharusan. Dengan mehamami teori dengan baik kita dapat memahami problematika secara baik pula. Kita tidak lagi terjebak pada satu teori untuk menilai beragam fenomena, tapi justru sebaliknya kita dapat menjelaskan banyak fenomena dengan beragam teori pula. Dalam Jurnal Foreign Policy, Stephen M. Walt mengatakannya dengan tepat,“International Relations: One Worlds, Many Theories”.[2]

Berkait erat dengan buku “Refleksi Teori Hubungan Internasional: Dari Tradisional Ke Kontemporer”, Buku ini telah menunjukkan betapa beragamnya teori yang terdapat dalam SHI. Mulai dari teori realisme, perdamaian demokratik, integrasi, dan permainan yang dikategorikan sebagai Teori HI Tradisional, lalu Teori Kritis, Feminisme, Konstruktivisme, dan teori normatif yang dikategorikan sebagai Teori HI Modern, kemudian teori yang berkarakteristik Inggris, Cina, poskolonial, dan posmodernisme yang dikategorikan sebagai Teori HI Alternatif, semua dikupas dalam satu buku. Buku ini ditulis oleh hasil kolaborasi penstudi HI Indonesia dengan Ilmuwan-Ilmuwan HI berkaliber internasional, Semua dengan perspektif teoretiknya masing-masing. Di sini saya hanya akan sedikit menjelaskan tentang pentingnya memahami teori dalam studi hubungan internasional.