Realisme, Anarki Yang Mengancam, dan Tantangan Akademis

Oleh Asrudin

Pernah dipublikasikan dalam Perspektif: Fisip Journal of Interdisiplinary Studies, Vol.5, No.2, April 2007, hlm.69-83

Pendahuluan

Dipenghujung abad 20, peta politik internasional mengalami perubahan dramatis. Upaya merebut status hegemonik dalam fora internasional (kita mengenalnya dengan istilah cold war) di antara dua kekuatan adidaya (Uni Soviet dan Amerika Serikat) akhirnya terjawab sudah. Amerika Serikat menang dan Uni Soviet runtuh pada 1989. Berbagai intelektual kelas dunia terkejut akan situasi tersebut, karena intelektual kala itu banyak yang menilai bahwa Perang Dingin antara Blok Barat yang kapitalistis di bawah pimpinan A.S. dan Blok Timur yang komunis di bawah pimpinan Uni Soviet akan berjalan secara seimbang karena masing-masing blok mampu mengembangkan kemampuan militer, termasuk senjata nuklir, untuk melakukan tindakan detterence. Dengan demikian politik internasional selama Perang Dingin berlangsung berjalan dalam suatu situasi yang anarkis. Inilah cara pandang yang kita kenal dalam literatur ilmu hubungan internasional sebagai realisme politik.

Namun, persoalan utama pada 1989 (pasca Perang Dingin) sangatlah berbeda. Teori realisme telah digantikan oleh teori endisme.[1] Unsur utama endisme adalah bahwa hal-hal yang buruk telah berakhir. Menurut Samuel Huntington, Endisme menyatakan dirinya paling tidak dalam tiga cara. Pertama, endisme mengelu-elukan akhir Perang Dingin; Kedua, endisme menyatakan dirinya dalam proposisi yang lebih akademik dan umum yaitu bahwa perang di antara negara-negara bangsa, atau setidaknya di antara negara-negara bangsa jenis tertentu, telah berakhir. Banyak akademisi menunjuk pada tidak adanya perang di antara negara-negara demokratis. Ketiga, adalah klaim endisme yang paling ekstrem yaitu sebuah frase yang diajukan oleh Francis Fukuyama tentang berakhirnya sejarah. Fukuyama merayakan bukan saja akhir Perang Dingin ataupun akhir perang di antara negara-negara demokratis, melainkan juga ‘akhir sejarah’.[2] Dengan pola pikir seperti ini, politik internasional akan berjalan relatif aman dan damai. Kita tidak akan lagi dikejutkan dengan tragedi-tragedi kemanusiaan yang diakibatkan oleh perang. Realisme akan menjadi teori usang dan bagi siapapun yang berpikir politik internasional di era pasca Perang Dingin berlangsung anarkis adalah sesat pikir.

Munculnya cara pandang yang optimistik tentang politik internasional dari teori endisme ini memunculkan beberapa pertanyaan penting yang mesti dijawab, terutama oleh teoretisi realisme, yaitu, “benarkah realisme akan menemui ajalnya sebagai sebuah teori? Benarkah, bahwa berakhir Perang Dingin maka berakhir pula persaingan di antara kekuatan-kekuatan besar dan apa yang dapat realisme katakan tentang hal ini dimasa yang akan datang? Artikel ini ditulis untuk menjawab seputar pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Realisme Sebagai Paradigma Dominan?

Seperti kita ketahui bersama, realisme merupakan perspektif teori yang paling diakui dalam Hubungan Internasional. Realisme telah mendominasi Hubungan Internasional pada berbagai tingkatan, mulai dari para mahasiswa, sarjana, dan para ilmuwan-ilmuwan hubungan internasional. Selama 40 tahun, para sarjana dan praktisi hubungan internasional telah berpikir dan bertindak dalam istilah yang simplistic, tapi sangat bermanfaat dalam menjelaskan masalah-masalah internasional, yaitu paradigma Perang Dingin. Perang Dingin telah menjelaskan sejumlah fenomena yang lebih penting dibanding pesaingnya (baca: endisme); ia telah menjadi titik tolak (starting point) yang sangat dibutuhkan dalam membahas masalah-masalah internasional; ia hampir diterima secara universal; dan membentuk pikiran para penstudi HI tentang politik dunia selam dua generasi.

Writing (and) Independence: Gaytri Spivak and the Dark Continet of Ecriture Feminine

by Theresa M. Senft

This essay originally appeared in Women & Performance , Vol. 7, No. 2, Issue 14-15, Spring 1995. pp 275-286. Please feel free to reproduce this, with appropriate acknowledgements.

Let’s begin at the ending. Let’s begin at independence, the liberatory move by which oppressed peoples free themselves from their oppressors. Feminism aspires to a brand of independence. So do nationalist uprisings, especially when they are thought of as the fair fights of indigenous peoples for self-determination. For U.S. Queers, the Stonewall Riots serve as a historical mark in the struggle for independence from what Monique Wittig has termed, “The Straight Mind.”

Let’s talk about writing and independence, about writing for independence, and writing from a position of independence. The most famous project of the continental feminists (which include writers like Wittig, Helene Cixous, and Gayatri Spivak) is called, “l’ecriture feminine.” Roughly, l’ecriture feminine translates to “writing the feminine body.” Continental feminists argue that the only way to move women from a position of objectified servitude to a position of full subjectivity is for women to write the truth of their bodies. Thus, the cry to produce embodied, personal, deeply felt “feminine” writing, in one’s true voice, serves as a call for independence. You are enslaved now, the argument runs, but write your truth and you will be free. In the last twenty years, many disenfranchised peoples have employed similar calls to “write the body.” The queer “coming out ” story, and the genre of writing known as “exile narrative” are examples of how Writing (to) Independence is still a call to arms in many communities.

Let’s begin at the ending, at writing, revolution, and independence, and work backward. Sigmund Freud was the first writer to suggest that women suffering from hysteria were in truth trying to communicate in a “lost language” fundamental, psychic truths about themselves. To cure these women, Freud went against conventional medical wisdom at the time and offered instead what he called “the talking cure”Ñencouraging women to tell their stories to him. Freud himself, however, proceeded on his own path to intellectual independence somewhat differently. From the beginnings of the history of women in psychoanalysis, writing has been a key issue, but writing was only prescribed for the doctor, not the (female) patient. In retaliation, many feminist practitioners and critics of psychoanalysis have literally written over the chronicles of male doctors who pondered from a distance the hysterical female body. Indeed, one of the critical accomplishments of feminism has been women’s’ reclaiming of the ‘power of the pen’ from male doctors, in order to write new and more inclusive descriptions of women’s psychic lives. Lesbians, in particular, have produced a large body of writing, arguing that female homosexual desire, definitionally unavailable to the male imaginary, is in particular need of a written history. Lesbian theorists like Teresa deLauretis call the invisibility of same-sex female desire within psychoanalytic doctrine, “lesbian indifference.” de Lauretis often cites the case of Dora, an hysteric Freud claimed he had “failed to cure” specifically because he was unable to read her lesbian desire for another woman, as the example par excellence of lesbian indifference in the history of psychoanalytic thought.