Rizal Sukma Masuk Daftar Top 100 Pemikir Dunia Paling Berpengaruh (2009) versi majalah Foreign Policy (FP)

Tahun lalu (2008) kita dikejutkan oleh masuknya nama Anies Baswedan sebagai salah satu dari 100 pemikir paling berpengaruh versi majalah Foreign Policy (FP). Tahun ini salah seorang pemikir Indonesia kembali masuk dalam 100 pemikir paling berpengaruh di dunia. Pemikir tersebut adalah Rizal Sukma, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS).  Masuknya nama Rizal Sukma dalam top 100 pemikir majalah Foreign Policy tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Mengapa, karena dari dulu ilmuwan Indonesia hanya mampu menjadi pengkonsumsi pemikiran dari para ilmuwan Barat, kali ini sumbangan pemikiran dari ilmuwan Indonesia juga mampu menjadi model pemikiran yang diakui di Barat.

Menurut Majalah Foreign Policy, Doktor dari London School of Economics and Political Science (LSE), Inggris ini telah berhasil mendorong cara pandang baru yang radikal mengenai peran Indonesia di dunia.

Rizal Sukma, menurut Foreign Policy, adalah teoritisi terkemuka dalam soal hubungan internasional khususnya kajian yang mengulas tentang hubungan antara Islam dan negara, serta mendorng peran global negerinya Indonesia, negara berpenduduk muslim terbesar, untuk ikut andil berperan dalam percaturan politik internasional.

Dalam buku “Islam in Indonesian Foreign Policy: Domestic Weakness and the Dilemma of Dual Identity” yang diterbitkan oleh penerbit bergengsi Routledge, Rizal Sukma membahas pergulatan antara identitas rakyat Indonesia dengan lembaga-lembaga negara yang hampir seluruhnya sekuler sejak kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Menariknya adalah, Rizal Sukma dalam bukunya tersebut berhasil mengintegrasikan 2 ideologi yang sebetulnya bertentangan satu sama lain yaitu antara Islam (yang agamis) dan demokrasi (yang sekuler). Atas dasar pemikirannya tersebut Foreign Policy menyatakan, “Dengan Indonesia yang masih bergulat dengan warisan kekuasaan diktator Suharto selama 32 tahun, pemikiran-pemikiran Sukma membantu memetakan satu arah yang dengan kuat mengintegrasikan Indonesia dalam dunia, dan akhirnya mencampakkan omong kosong bahwa Islam dan demokrasi tidak bisa menyatu,”

Karena itu, tidak mengherankan apabila majalah Foreign Policy pada 30 November 2009 akhirnya memasukkan nama Rizal Sukma ke dalam peringkat ke-92 dari daftar top 100 pemikir paling berpengaruh di dunia, dan disejajarkan dengan nama-nama besar seperti Gubernur Federal Reserve Ben Bernanke yang ditempatkan pada urutan pertama, Presiden AS Barack Obama di posisi dua, dan Zahra Rahnavard, istri pemimpin oposisi Iran, Mir Hossein Mousavi, pada posisi tiga.

Tokoh-tokoh besar dunia lainnya yang di sejajarkan dengan Rizal Sukma adalah suami istri Bill dan Hillary Clinton, ulama Mesir Sayyid Imam al-Sharif yang adalah mantan pemimpin organisasi garis keras Al Jihad dan eks teman seperjuangan dari orang nomor dua di Alqaeda (Ayman Al-Zawahiri), Bill Gates, Paus Benediktus XVI, sosiobilogis dan evolusionis darwinian Richard Dawkins, sastrawan Vaclav Havel, ekonom Joseph Stiglitz, dan pejuang HAM Aung San Suu Kyi, Kemudian mantan sekjen PBB Kofi Annan, tokoh oposisi Malaysia Anwar Ibrahim, George Soros, pakar keuangan mikro Muhammad Yunus, Henry Kissinger, sosiolog Francis Fukuyama, PM Inggris Gordon Brown, pakar perbandingan agama Karen Armstrong dan sejarawan Paul Kennedy.

Sungguh sebuah prestasi luar biasa. Selamat untuk Bapak Rizal Sukma.

Lampiran Top 100 Pemikir Versi Majalah Foreign Policy (2009)

Memahami Arthasastra Kautilya dalam Hubungan Internasional

Oleh Asrudin

Pernah dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (Parahyangan Center for International Studies), Vol.5, No.2, September 2009, hlm.13-25

Abstract

Authored by Kautilya in 300 BCE the Arthasastra was written as a “science of politics”.  As the key advisor to the Indian king Chandragupta, Kautilya offered the Arthasastra as discussions on six-fold policy, war and world conqueror. Kautilya’s desire was for his king to conquer the world, through teachings of “how to defeat his enemies and rule on behalf of the general good”.  As opposed to the idealism of Plato, Kautilya’s Arthasastra is typically classified as a book on political realism. This article focused on three main analysis: six fold-policy, war and world conqueror.

 

Pendahuluan

Dapat dikatakan bahwa hanya sedikit penstudi Hubungan Internasional (HI) di Indonesia yang mengenal buku Arthasastra Kautilya dengan baik. Bahkan nyaris tidak ada buku teks HI berbahasa Indonesia yang menyinggung Arthasastra Kautilya dalam fokus bahasannya. Kebanyakan buku teks HI di Indonesia hanya berfokus pada kajian-kajian HI berperspektif Barat.[1] Andaikan terdapat bahasan menyoal Arthasastra Kautilya, hal itu hanya ada dalam studi Agama Hindu.  Karena buku Arthasastra yang ditulis oleh Kautilya merupakan salah satu referensi kitab Upaweda.[2]

I Wayan Suarjaya, Direktur Jenderal Departemen Agama untuk Bimbingan masyarakat Hindu dan Budha, dalam kata sambutan ketika diterbitkannya buku Arthasastra di Indonesia pada 2003 pernah menyatakan bahwa diterbitkannya buku ini ditujukan hanya bagi para mahasiswa agama Hindu,[3] dan tentunya bukan mahasiswa HI. Padahal kalau kita kaji secara mendalam, buku Arthasastra juga fokus pada kajian-kajian politik dan hubungan internasional. Pada buku ketujuh dan kesepuluh Arthasastra misalnya, Kautilya membahas tentang enam kebijakan politik luar negeri dan diskursus perang yang telah menjadi fokus analisis studi hubungan internasional.

Kautilya atau Canakya, dikenal juga dengan nama Vishnugupta,  adalah seorang menteri negara, ahli politik, tokoh agamawan (Brahmana), yang menulis karya agung Arthasastra. Arthasastra ditulis pada tahun 300 SM atau sekitar 2000 tahun silam dan telah disebut dalam banyak kitab-kitab klasik dan sastra Hindu (seperti Vishnu Purana, Kamandaka – Nitisara, Panchatantra, dll), namun baru ditemukan oleh Dr. Shamasastry, Director of Archeological Research in Mysore, India, dan kemudian dipublikasikan pada tahun 1905.  Sejak saat itu berbagai macam tulisan dan komentar muncul tentang karya tersebut. Arthasastra telah dipelajari dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa seperti Jerman, Rusia, Malaya, Indonesia, dan sebagainya.[4]

Arthasastra ditulis Kautilya sebagai upaya untuk menghimbau para pemimpin bagaimana caranya mengelola negara. Dibagi menjadi 15 buku yg terangkum dalam 1 buku, Kautilya menjelaskan setidaknya 9 bidang keilmuan yang mesti diperhatikan oleh para pemimpin seperti politik-tata negara dan hubungan internasional, intelijen, kepemimpinan, ekonomi, hukum, filsafat, pengobatan (kesehatan), ilmu magis, dan metode ilmu.

Realisme, Anarki Yang Mengancam, dan Tantangan Akademis

Oleh Asrudin

Pernah dipublikasikan dalam Perspektif: Fisip Journal of Interdisiplinary Studies, Vol.5, No.2, April 2007, hlm.69-83

Pendahuluan

Dipenghujung abad 20, peta politik internasional mengalami perubahan dramatis. Upaya merebut status hegemonik dalam fora internasional (kita mengenalnya dengan istilah cold war) di antara dua kekuatan adidaya (Uni Soviet dan Amerika Serikat) akhirnya terjawab sudah. Amerika Serikat menang dan Uni Soviet runtuh pada 1989. Berbagai intelektual kelas dunia terkejut akan situasi tersebut, karena intelektual kala itu banyak yang menilai bahwa Perang Dingin antara Blok Barat yang kapitalistis di bawah pimpinan A.S. dan Blok Timur yang komunis di bawah pimpinan Uni Soviet akan berjalan secara seimbang karena masing-masing blok mampu mengembangkan kemampuan militer, termasuk senjata nuklir, untuk melakukan tindakan detterence. Dengan demikian politik internasional selama Perang Dingin berlangsung berjalan dalam suatu situasi yang anarkis. Inilah cara pandang yang kita kenal dalam literatur ilmu hubungan internasional sebagai realisme politik.

Namun, persoalan utama pada 1989 (pasca Perang Dingin) sangatlah berbeda. Teori realisme telah digantikan oleh teori endisme.[1] Unsur utama endisme adalah bahwa hal-hal yang buruk telah berakhir. Menurut Samuel Huntington, Endisme menyatakan dirinya paling tidak dalam tiga cara. Pertama, endisme mengelu-elukan akhir Perang Dingin; Kedua, endisme menyatakan dirinya dalam proposisi yang lebih akademik dan umum yaitu bahwa perang di antara negara-negara bangsa, atau setidaknya di antara negara-negara bangsa jenis tertentu, telah berakhir. Banyak akademisi menunjuk pada tidak adanya perang di antara negara-negara demokratis. Ketiga, adalah klaim endisme yang paling ekstrem yaitu sebuah frase yang diajukan oleh Francis Fukuyama tentang berakhirnya sejarah. Fukuyama merayakan bukan saja akhir Perang Dingin ataupun akhir perang di antara negara-negara demokratis, melainkan juga ‘akhir sejarah’.[2] Dengan pola pikir seperti ini, politik internasional akan berjalan relatif aman dan damai. Kita tidak akan lagi dikejutkan dengan tragedi-tragedi kemanusiaan yang diakibatkan oleh perang. Realisme akan menjadi teori usang dan bagi siapapun yang berpikir politik internasional di era pasca Perang Dingin berlangsung anarkis adalah sesat pikir.

Munculnya cara pandang yang optimistik tentang politik internasional dari teori endisme ini memunculkan beberapa pertanyaan penting yang mesti dijawab, terutama oleh teoretisi realisme, yaitu, “benarkah realisme akan menemui ajalnya sebagai sebuah teori? Benarkah, bahwa berakhir Perang Dingin maka berakhir pula persaingan di antara kekuatan-kekuatan besar dan apa yang dapat realisme katakan tentang hal ini dimasa yang akan datang? Artikel ini ditulis untuk menjawab seputar pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Realisme Sebagai Paradigma Dominan?

Seperti kita ketahui bersama, realisme merupakan perspektif teori yang paling diakui dalam Hubungan Internasional. Realisme telah mendominasi Hubungan Internasional pada berbagai tingkatan, mulai dari para mahasiswa, sarjana, dan para ilmuwan-ilmuwan hubungan internasional. Selama 40 tahun, para sarjana dan praktisi hubungan internasional telah berpikir dan bertindak dalam istilah yang simplistic, tapi sangat bermanfaat dalam menjelaskan masalah-masalah internasional, yaitu paradigma Perang Dingin. Perang Dingin telah menjelaskan sejumlah fenomena yang lebih penting dibanding pesaingnya (baca: endisme); ia telah menjadi titik tolak (starting point) yang sangat dibutuhkan dalam membahas masalah-masalah internasional; ia hampir diterima secara universal; dan membentuk pikiran para penstudi HI tentang politik dunia selam dua generasi.

Writing (and) Independence: Gaytri Spivak and the Dark Continet of Ecriture Feminine

by Theresa M. Senft

This essay originally appeared in Women & Performance , Vol. 7, No. 2, Issue 14-15, Spring 1995. pp 275-286. Please feel free to reproduce this, with appropriate acknowledgements.

Let’s begin at the ending. Let’s begin at independence, the liberatory move by which oppressed peoples free themselves from their oppressors. Feminism aspires to a brand of independence. So do nationalist uprisings, especially when they are thought of as the fair fights of indigenous peoples for self-determination. For U.S. Queers, the Stonewall Riots serve as a historical mark in the struggle for independence from what Monique Wittig has termed, “The Straight Mind.”

Let’s talk about writing and independence, about writing for independence, and writing from a position of independence. The most famous project of the continental feminists (which include writers like Wittig, Helene Cixous, and Gayatri Spivak) is called, “l’ecriture feminine.” Roughly, l’ecriture feminine translates to “writing the feminine body.” Continental feminists argue that the only way to move women from a position of objectified servitude to a position of full subjectivity is for women to write the truth of their bodies. Thus, the cry to produce embodied, personal, deeply felt “feminine” writing, in one’s true voice, serves as a call for independence. You are enslaved now, the argument runs, but write your truth and you will be free. In the last twenty years, many disenfranchised peoples have employed similar calls to “write the body.” The queer “coming out ” story, and the genre of writing known as “exile narrative” are examples of how Writing (to) Independence is still a call to arms in many communities.

Let’s begin at the ending, at writing, revolution, and independence, and work backward. Sigmund Freud was the first writer to suggest that women suffering from hysteria were in truth trying to communicate in a “lost language” fundamental, psychic truths about themselves. To cure these women, Freud went against conventional medical wisdom at the time and offered instead what he called “the talking cure”Ñencouraging women to tell their stories to him. Freud himself, however, proceeded on his own path to intellectual independence somewhat differently. From the beginnings of the history of women in psychoanalysis, writing has been a key issue, but writing was only prescribed for the doctor, not the (female) patient. In retaliation, many feminist practitioners and critics of psychoanalysis have literally written over the chronicles of male doctors who pondered from a distance the hysterical female body. Indeed, one of the critical accomplishments of feminism has been women’s’ reclaiming of the ‘power of the pen’ from male doctors, in order to write new and more inclusive descriptions of women’s psychic lives. Lesbians, in particular, have produced a large body of writing, arguing that female homosexual desire, definitionally unavailable to the male imaginary, is in particular need of a written history. Lesbian theorists like Teresa deLauretis call the invisibility of same-sex female desire within psychoanalytic doctrine, “lesbian indifference.” de Lauretis often cites the case of Dora, an hysteric Freud claimed he had “failed to cure” specifically because he was unable to read her lesbian desire for another woman, as the example par excellence of lesbian indifference in the history of psychoanalytic thought.