Memahami Arthasastra Kautilya dalam Hubungan Internasional

Oleh Asrudin

Pernah dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (Parahyangan Center for International Studies), Vol.5, No.2, September 2009, hlm.13-25

Abstract

Authored by Kautilya in 300 BCE the Arthasastra was written as a “science of politics”.  As the key advisor to the Indian king Chandragupta, Kautilya offered the Arthasastra as discussions on six-fold policy, war and world conqueror. Kautilya’s desire was for his king to conquer the world, through teachings of “how to defeat his enemies and rule on behalf of the general good”.  As opposed to the idealism of Plato, Kautilya’s Arthasastra is typically classified as a book on political realism. This article focused on three main analysis: six fold-policy, war and world conqueror.

 

Pendahuluan

Dapat dikatakan bahwa hanya sedikit penstudi Hubungan Internasional (HI) di Indonesia yang mengenal buku Arthasastra Kautilya dengan baik. Bahkan nyaris tidak ada buku teks HI berbahasa Indonesia yang menyinggung Arthasastra Kautilya dalam fokus bahasannya. Kebanyakan buku teks HI di Indonesia hanya berfokus pada kajian-kajian HI berperspektif Barat.[1] Andaikan terdapat bahasan menyoal Arthasastra Kautilya, hal itu hanya ada dalam studi Agama Hindu.  Karena buku Arthasastra yang ditulis oleh Kautilya merupakan salah satu referensi kitab Upaweda.[2]

I Wayan Suarjaya, Direktur Jenderal Departemen Agama untuk Bimbingan masyarakat Hindu dan Budha, dalam kata sambutan ketika diterbitkannya buku Arthasastra di Indonesia pada 2003 pernah menyatakan bahwa diterbitkannya buku ini ditujukan hanya bagi para mahasiswa agama Hindu,[3] dan tentunya bukan mahasiswa HI. Padahal kalau kita kaji secara mendalam, buku Arthasastra juga fokus pada kajian-kajian politik dan hubungan internasional. Pada buku ketujuh dan kesepuluh Arthasastra misalnya, Kautilya membahas tentang enam kebijakan politik luar negeri dan diskursus perang yang telah menjadi fokus analisis studi hubungan internasional.

Kautilya atau Canakya, dikenal juga dengan nama Vishnugupta,  adalah seorang menteri negara, ahli politik, tokoh agamawan (Brahmana), yang menulis karya agung Arthasastra. Arthasastra ditulis pada tahun 300 SM atau sekitar 2000 tahun silam dan telah disebut dalam banyak kitab-kitab klasik dan sastra Hindu (seperti Vishnu Purana, Kamandaka – Nitisara, Panchatantra, dll), namun baru ditemukan oleh Dr. Shamasastry, Director of Archeological Research in Mysore, India, dan kemudian dipublikasikan pada tahun 1905.  Sejak saat itu berbagai macam tulisan dan komentar muncul tentang karya tersebut. Arthasastra telah dipelajari dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa seperti Jerman, Rusia, Malaya, Indonesia, dan sebagainya.[4]

Arthasastra ditulis Kautilya sebagai upaya untuk menghimbau para pemimpin bagaimana caranya mengelola negara. Dibagi menjadi 15 buku yg terangkum dalam 1 buku, Kautilya menjelaskan setidaknya 9 bidang keilmuan yang mesti diperhatikan oleh para pemimpin seperti politik-tata negara dan hubungan internasional, intelijen, kepemimpinan, ekonomi, hukum, filsafat, pengobatan (kesehatan), ilmu magis, dan metode ilmu.

Realisme, Anarki Yang Mengancam, dan Tantangan Akademis

Oleh Asrudin

Pernah dipublikasikan dalam Perspektif: Fisip Journal of Interdisiplinary Studies, Vol.5, No.2, April 2007, hlm.69-83

Pendahuluan

Dipenghujung abad 20, peta politik internasional mengalami perubahan dramatis. Upaya merebut status hegemonik dalam fora internasional (kita mengenalnya dengan istilah cold war) di antara dua kekuatan adidaya (Uni Soviet dan Amerika Serikat) akhirnya terjawab sudah. Amerika Serikat menang dan Uni Soviet runtuh pada 1989. Berbagai intelektual kelas dunia terkejut akan situasi tersebut, karena intelektual kala itu banyak yang menilai bahwa Perang Dingin antara Blok Barat yang kapitalistis di bawah pimpinan A.S. dan Blok Timur yang komunis di bawah pimpinan Uni Soviet akan berjalan secara seimbang karena masing-masing blok mampu mengembangkan kemampuan militer, termasuk senjata nuklir, untuk melakukan tindakan detterence. Dengan demikian politik internasional selama Perang Dingin berlangsung berjalan dalam suatu situasi yang anarkis. Inilah cara pandang yang kita kenal dalam literatur ilmu hubungan internasional sebagai realisme politik.

Namun, persoalan utama pada 1989 (pasca Perang Dingin) sangatlah berbeda. Teori realisme telah digantikan oleh teori endisme.[1] Unsur utama endisme adalah bahwa hal-hal yang buruk telah berakhir. Menurut Samuel Huntington, Endisme menyatakan dirinya paling tidak dalam tiga cara. Pertama, endisme mengelu-elukan akhir Perang Dingin; Kedua, endisme menyatakan dirinya dalam proposisi yang lebih akademik dan umum yaitu bahwa perang di antara negara-negara bangsa, atau setidaknya di antara negara-negara bangsa jenis tertentu, telah berakhir. Banyak akademisi menunjuk pada tidak adanya perang di antara negara-negara demokratis. Ketiga, adalah klaim endisme yang paling ekstrem yaitu sebuah frase yang diajukan oleh Francis Fukuyama tentang berakhirnya sejarah. Fukuyama merayakan bukan saja akhir Perang Dingin ataupun akhir perang di antara negara-negara demokratis, melainkan juga ‘akhir sejarah’.[2] Dengan pola pikir seperti ini, politik internasional akan berjalan relatif aman dan damai. Kita tidak akan lagi dikejutkan dengan tragedi-tragedi kemanusiaan yang diakibatkan oleh perang. Realisme akan menjadi teori usang dan bagi siapapun yang berpikir politik internasional di era pasca Perang Dingin berlangsung anarkis adalah sesat pikir.

Munculnya cara pandang yang optimistik tentang politik internasional dari teori endisme ini memunculkan beberapa pertanyaan penting yang mesti dijawab, terutama oleh teoretisi realisme, yaitu, “benarkah realisme akan menemui ajalnya sebagai sebuah teori? Benarkah, bahwa berakhir Perang Dingin maka berakhir pula persaingan di antara kekuatan-kekuatan besar dan apa yang dapat realisme katakan tentang hal ini dimasa yang akan datang? Artikel ini ditulis untuk menjawab seputar pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Realisme Sebagai Paradigma Dominan?

Seperti kita ketahui bersama, realisme merupakan perspektif teori yang paling diakui dalam Hubungan Internasional. Realisme telah mendominasi Hubungan Internasional pada berbagai tingkatan, mulai dari para mahasiswa, sarjana, dan para ilmuwan-ilmuwan hubungan internasional. Selama 40 tahun, para sarjana dan praktisi hubungan internasional telah berpikir dan bertindak dalam istilah yang simplistic, tapi sangat bermanfaat dalam menjelaskan masalah-masalah internasional, yaitu paradigma Perang Dingin. Perang Dingin telah menjelaskan sejumlah fenomena yang lebih penting dibanding pesaingnya (baca: endisme); ia telah menjadi titik tolak (starting point) yang sangat dibutuhkan dalam membahas masalah-masalah internasional; ia hampir diterima secara universal; dan membentuk pikiran para penstudi HI tentang politik dunia selam dua generasi.

Thucydides, Machiavelli, Hobbes: Meninjau Kembali Pemikiran Bapak Realisme Politik

Oleh: Asrudin

Pernah dimuat dalam SIKLUS: Jurnal Kajian Hubungan Internasional, Vol. 2, No.1, Mei 2007, h. 27-48

Abstract

Thucydides, Machiavelli, and Hobbes are often describe as fathers of the realist theory of international relations. This reputation as such emanates from the classic postulates and lessons of interstate behavior. Although there are many different types of political realism, its most general tenets may be summarize as follows: (i) The international system is composed of separate, independent states all competing for power while maintaining their autonomy. (ii) The nature of the international system is anarchical. Based on this principle, realists have claimed that states are motivated by the self-help principle because each state responsible for its own security in teh nation-system. Hence a security dilemma arises because states are driven to acquire more and more power to escape the power of others. (iii) States will, therefore, always act accordingto what they perceive to be in their own self-interest. In this context, interest is defined in terms of power and power is defined as anything that establishes and maintains the control of man over man.

 

Pendahuluan

Tak diragukan lagi, Thucydides, Nicholo Machiavelli, dan Thomas Hobbes adalah “Bapak Realisme Politik” di era klasik yang telah memainkan peran penting dalam mengembangkan teori hubungan internasional saat ini, khususnya yang berperspektif realisme politik. Pengaruh mereka kian terasa ketika pendekatan realisme politik berhasil mendominasi disiplin Ilmu HI (Hubungan Internasional) semasa Perang Dingin berlangsung. Namun,  sayangnya, para penstudi HI dan sarjana HI seringkali mengalamatkan keberhasilan pendekatan realisme politik dalam mendominasi disiplin ilmu HI dengan pemikiran penteori realis kontemporer seperti Edward H. Carr,[1] Hans J. Morgenthau,[2] dan Kenneth Waltz dengan pendekatan neo-realisme-nya.[3] Bahkan Hans J. Morgenthau oleh para ilmuwan HI dinobatkan sebagai penerima “Gelar Bapak Politik Internasional”. Padahal kalau kita tinjau kembali ketiga karya panteori realis kontemporer di atas, kesemuanya bersandar pada pemikiran Thucydides, Machiavelli, dan Hobbes untuk dapat menggambarkan seperti apa realitas politik internasional itu berjalan.

Minimnya pengetahuan penstudi Hubungan Internasional tentang ketiga bapak realisme politik tersebut disebabkan karena para pengajar Studi Hubungan Internasional (SHI) seringkali memfokuskan bahasan studinya dengan pemikiran realis kontemporer (Edward H. Carr, Hans J. Morgenthau, dan Kenneth Waltz). Jarang para pengajar SHI, khususnya di Indonesia, yang paham dan mau menjelaskan pengertian realisme politik melalui para penggagas awalnya (Thucydides, Machiavelli, dan Hobbes). Karena itu, dan untuk memperkaya pengetahuan kita mengenai realisme politik, tulisan ini akan meninjau kembali pemikiran Thucydides, Machiavelli, dan Hobbes. Untuk memudahkan pembahasan, tulisan ini akan diawali dengan menjelaskan asumsi dasar dari realisme politik, kemudian akan dilanjutkan dengan mengupas secara sistematik asumsi realisme politik mulai dari: Thucydides-Machiavelli-Hobbes.

Rethinking Neorealist Theory: Order Within Anarchy

By Dr. Bruce Bordner (University of Virginia, December 1997)

 

Introduction        

It has been more than eighteen years since Kenneth Waltz first introduced his structural based “Neorealist” theory of international relations.  The purpose of this article is to assess how well this theory holds up nearly twenty years later.  Three specific areas of neorealist theory will be examined: the issue of anarchy, the role of international organizations, and the growing international economic interdependence.  The discussion will proceed as follows.  First, this paper will summarize Waltz’s theory of international relations.  This will include a discussion of states being security seeking, but not power maximizing.  Second, it will examine the issue of anarchy.  Specifically, the role played by hierarchies within anarchy.  Third, it will analyze the role played by cooperation and international organizations in neorealism.  Fourth, this paper will examine the growing economic interdependence among the world’s nations.  Lastly, it will reach several conclusions.  First, that international anarchy does not prevent an ordering of nations within the international community.  Nations can balance against other nations, or they can form hierarchies and balance one hierarchy against one or more rival hierarchies.  Second, that there is a role for international organizations in international relations.  These conclusions will be proposed in a modified version of Waltz’s theory of international relations.  This modified theory will be based upon the existence of order within the anarchic international system.

 

Waltz’s Theory of International Relations

            Structural realism attempts to explain the nature of international relations by separating the state level, which Waltz defines as composed of units, from the systems level, which is composed of structure.  Waltz believes that “[a]t the systems level, we find results; at the subsystems level, causes.” (Waltz: 43).  Waltz assumes that states are security seekers.  He finds that anarchy exists on the international level.  Anarchy exists on the first dimension of what Waltz terms structure.  Furthermore, Waltz describes power on the state level as being distributed hierarchically, while in the international community it is distributed horizontally.  Next, he assumes that security seeking states are composed of units. States as units are the second dimension of structure.  As states are security seeking, states tend to replicate each other on the unit level, thus leading to a balancing behavior.  Assuming states tend to replicate due to balancing, Waltz concludes that the second dimension structure drops out.  The third dimension of structure in Waltz’s theory finds that the distribution of capabilities is largely determined by the number of great powers in the international community.  Utilizing his simple elegant theory, Waltz finds that there is a substantial connection between the number of great powers and how states in the international community act and re-act, such as why states build arms, form alliances, trade, imitate each other, as well as estimate the probability of war among nations.